Pidato di PBB memicu protes
Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa dua prajurit Korea Utara yang ditangkap telah dikirim ke Korea Selatan. Pernyataan yang dibuat tanpa pemberitahuan sebelumnya memicu reaksi langsung dari Seoul, yang memanggil duta besar Ukraina untuk meminta penjelasan.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran kesepakatan kerahasiaan dan menuntut permintaan maaf resmi.
Apa yang terjadi dengan para prajurit
Kedua pria itu ditangkap pada 2025 oleh pasukan Ukraina saat bertempur bersama Rusia di wilayah Kursk. Masih di Ukraina, mereka menyatakan keinginan untuk tinggal di Korea Selatan dan mengirim surat kepada LSM di Seoul meminta “kehidupan normal”.
Salah satu dari mereka mengatakan kepada media bahwa ia direkrut pada usia 17 tahun untuk unit pengintaian. Seoul, yang menganggap semua orang Korea sebagai warganya menurut konstitusi, meminta agar mereka tidak dikembalikan ke Pyongyang, di mana mereka bisa menghadapi pembalasan.
Versi yang bertentangan tentang kerahasiaan
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyatakan ada kesepakatan untuk merahasiakan kasus ini, baik demi keamanan para prajurit maupun untuk menghindari kritik internal di Ukraina. Kiev membantah adanya kesepakatan tersebut dan membenarkan pengumuman itu sebagai hal wajar bagi “negara yang terbuka”.
Seoul menganggap penolakan itu merusak kepercayaan bersama dan sedang mengevaluasi langkah tambahan.
Dukungan Seoul kepada Ukraina
Meskipun memiliki industri pertahanan maju, Korea Selatan hanya memberikan bantuan kemanusiaan dan peralatan non-mematikan serta ikut serta dalam sanksi terhadap Moskow. Baru-baru ini berjanji memberikan dukungan sebesar US$ 100 juta, tetapi tetap mempertahankan kebijakan tidak mengirim senjata ke zona konflik aktif.
Langkah selanjutnya
Kedua prajurit akan menjalani interogasi oleh Dinas Intelijen Nasional dan penilaian keamanan sebelum kemungkinan integrasi ke masyarakat Korea Selatan sesuai Undang-Undang Perlindungan Pembelot Korea Utara. Proses ini dapat berlangsung hingga 90 hari dan mencakup analisis kesehatan fisik serta mental mereka.
Para ahli memperingatkan bahwa kasus ini memadukan hukum humaniter internasional dengan posisi Korea Selatan yang menganggap orang Korea Utara sebagai warga negara, yang berpotensi menimbulkan gesekan diplomatik baru.